Referensi Skripsi dan Thesis Hukum Pidana

Referensi skripsi dan Thesis dibawah ini dapat dipesan dalam bentuk hardcopy.

HUKUM PIDANA

1. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR
2. PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGUNGANNYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG - RIAU )
3. PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DIMUKA PERSIDANGAN PENGADILAN (SUATU STUDI DIPENGADlL,AN NEGEIR I MALANG)
4. PENGARU KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM CILACAP
5. PENYALAH GUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIWILAYAH HUKUM CILACAP
6. PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MEREK DIWILAYAH HUKUM CILACAP
   
7. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYE LESAI AN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES DI YOGYAKARTA)
   
8. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DIRUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN
9. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DIWILAYAH HUKUM PENGADIALAN NEGERI YOGYAKARTA
10. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI YURIDIS SOSIALISIS TERHAD KASUS KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA
11. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA POL)
12. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBERCRIME
    
13. PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
14. SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TH 1981
15. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
16. IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN
17. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
18. PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KABUPATAEN BANTUL YOGYAKARTA
19. UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
20. UPAYA POLIS DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR, RODA DUA POLRES KULON PROGO
21. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES )
    
22. PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
23. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MOSSAGES SERVICE (SMS).
24. PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA
25. PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YOGYAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS PIDANA
26. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENAGGULANGANNYA (SUATU STUDI PADA POLTABES YOGYAKARTA)
27. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
28. PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
29. PERANAN DAN SANGSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
30. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KLAS I YOGYAKARTA
31. PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY
    
32. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA DIKOTA YOGYAKARTA
33. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI RUTAN KEBUMEN
34. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DIRUMAH TAHAN NEGARA KEBUMEN
35. UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGAN SARANA HUKUM PIDANA
    
36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN
37. JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YOGYAKARTA
38. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWASAN DAN PENGAMAT DILEMBAGA PEMASYRAKATAN YOGYAKARTA
39. PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
40. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIAONAL BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF(UP.66) SM 46
41. KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KODYA SURAKARTA
42. PERTIMBANAGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
43. PERTANGGUNJAWABAN KORPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
44. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG
45. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, BERDASARKAN . STATUTA ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF (UP,66) SM 46
46. KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGlSLATIF DI KODYA SURAKARTA
47. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGGERANG
48. PERTANGGUNGJAWABAN KORPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
49. PENOLAKAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWAREJA
50. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
51. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PENIP UAN DI TOKO EMAS 5 KN PRAMBANA N WILAYAH PROSES SLEMAN )
52. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASKA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA
53. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG NO 12 /DRT /1951 TENTANG SENJATA API TERHAD KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL